PASIRPANGARAIAN- 60 mahasiswa mengatasnamakan perwakilan dari departemen Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasir Pangaraian (BEM UPP) datangi Kantor DPRD Rokan Hulu di Pasirpangaraian, Kamis sore (18/10/12).
Ada empat poin maksud kedatangan puluhan mahasiswa ke gedung dewan, seperti minta dukungan dari DPRD Rohul agar seluruh kegiatan BEM UPP dibantu melalui APBD, termasuk minta dilibatkan pada setiap pembahasan APBD Rohul.
Mahasiwa juga pertanyakan tentang anjloknya harga TBS kelapa sawit sehingga menyebabkan keresahan masyarakat petani menjelang dan pasca Idul Fitri tahun ini. Mereka juga menduga anjloknya harga TBS ini ada hubungannya dengan politik.
Ada empat poin maksud kedatangan puluhan mahasiswa ke gedung dewan, seperti minta dukungan dari DPRD Rohul agar seluruh kegiatan BEM UPP dibantu melalui APBD, termasuk minta dilibatkan pada setiap pembahasan APBD Rohul.
Mahasiwa juga pertanyakan tentang anjloknya harga TBS kelapa sawit sehingga menyebabkan keresahan masyarakat petani menjelang dan pasca Idul Fitri tahun ini. Mereka juga menduga anjloknya harga TBS ini ada hubungannya dengan politik.
Presiden Mahassiswa Dalam Penyampaian Aspirasi
“Kita juga minta agar pembangunan di Rohul merata di seluruh pedesaan. Selama ini kita melihat, basis pembangunan hanya terjadi di Pasirpangaraian,” sampai Ketua BEM UPP Finus kepada sepuluh anggota dewan lintas komisi di ruang rapat paripurna DPRD Rohul, Kamis.
BEM UPP juga mengaku setiap kegiatan mahasiswa di Sumatera Utara bisa tertampung dalam APBD, dimana setiap tahunnya mereka menerima dana bantuan sekitar Rp40 juta. “Tapi kenapa kita bisa seperti mereka (mahasiswa Sumut),” tanya mahasiswa.
Pada kesempatan ini, mahasiswa juga keluhkan belum normalnya daya listrik di Ujungbatu dan sekitarnya. Menurut mereka, daya listrik di Ujungbatu tidak seperti listrik di Pasirpangaraian, sebab itu lah menjadi kecemburuan sosial di masyarakat.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Rohul Nurcholis mengaku untuk bantuan untuk UPP telah dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar. Dia berharap, para mahasiwa membuat proposal atau pengajuan bantuan kepada yayasan setiap kegiatannya.
“Nomenklaturnya, untuk departemen BEM ini tidak diperbolehkan menerima bantuan dari APBD. Adik-adik harus banyak mencari informasi. Sekitar 2,5 miliar sudah dianggarkan untuk yayasan UPP, dan untuk penyalurannya kepada mahasiswa, sebaiknya adik-adik membuat proposal atau usulan kegiatan mahasiswa kepada yayasan,” saran Nurcholis.
Nurcholis juga mengaku untuk pembangunan di pedesaan, dewan dari empat daerah pemilihan sudah mengajukan pembangunan di desanya, tapi oleh pihak eksekutif banyak pembangunan prioritas masyarakat yang dicoret.
“Kita dari empat Dapil sudah ajukan untuk pembangunan prioritas dengan mengupayakan bagaimana daerah kita dibangun, tapi dengan alasan keterbatasan anggaran dan mereka yang ke lapangan, banyak pengajuan kita yang dicoret,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota DPRD lainnya. Menurut dewan, sejauh ini mereka mewakili rakyat, telah sampaikan apa yang menjadi prioritas di masyarakat, terutama sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, tapi dengan alasan terbatasnya anggaran, banyak pengajuan prioritas diabaikan.
Sementara, terkaitnya anjloknya harga TBS kelapa sawit belakangan ini hingga menyebabkan petani mengeluh, diakui dewan perusahaan hanya mengikuti harga CPO dunia, tidak ada hubungannya dengan politik.
“Kita juga minta agar pembangunan di Rohul merata di seluruh pedesaan. Selama ini kita melihat, basis pembangunan hanya terjadi di Pasirpangaraian,” sampai Ketua BEM UPP Finus kepada sepuluh anggota dewan lintas komisi di ruang rapat paripurna DPRD Rohul, Kamis.
BEM UPP juga mengaku setiap kegiatan mahasiswa di Sumatera Utara bisa tertampung dalam APBD, dimana setiap tahunnya mereka menerima dana bantuan sekitar Rp40 juta. “Tapi kenapa kita bisa seperti mereka (mahasiswa Sumut),” tanya mahasiswa.
Pada kesempatan ini, mahasiswa juga keluhkan belum normalnya daya listrik di Ujungbatu dan sekitarnya. Menurut mereka, daya listrik di Ujungbatu tidak seperti listrik di Pasirpangaraian, sebab itu lah menjadi kecemburuan sosial di masyarakat.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Rohul Nurcholis mengaku untuk bantuan untuk UPP telah dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar. Dia berharap, para mahasiwa membuat proposal atau pengajuan bantuan kepada yayasan setiap kegiatannya.
“Nomenklaturnya, untuk departemen BEM ini tidak diperbolehkan menerima bantuan dari APBD. Adik-adik harus banyak mencari informasi. Sekitar 2,5 miliar sudah dianggarkan untuk yayasan UPP, dan untuk penyalurannya kepada mahasiswa, sebaiknya adik-adik membuat proposal atau usulan kegiatan mahasiswa kepada yayasan,” saran Nurcholis.
Nurcholis juga mengaku untuk pembangunan di pedesaan, dewan dari empat daerah pemilihan sudah mengajukan pembangunan di desanya, tapi oleh pihak eksekutif banyak pembangunan prioritas masyarakat yang dicoret.
“Kita dari empat Dapil sudah ajukan untuk pembangunan prioritas dengan mengupayakan bagaimana daerah kita dibangun, tapi dengan alasan keterbatasan anggaran dan mereka yang ke lapangan, banyak pengajuan kita yang dicoret,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota DPRD lainnya. Menurut dewan, sejauh ini mereka mewakili rakyat, telah sampaikan apa yang menjadi prioritas di masyarakat, terutama sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, tapi dengan alasan terbatasnya anggaran, banyak pengajuan prioritas diabaikan.
Sementara, terkaitnya anjloknya harga TBS kelapa sawit belakangan ini hingga menyebabkan petani mengeluh, diakui dewan perusahaan hanya mengikuti harga CPO dunia, tidak ada hubungannya dengan politik.
